BIMA, 19 November 2025 || Kawah NTB – Di tengah himpitan ekonomi dan instruksi tegas Presiden Prabowo Subianto untuk efisiensi anggaran, sebuah anomali mencengangkan terjadi di Kabupaten Bima. Bupati Bima, Ady Mahyudi, meluncurkan program Selasa Menyapa dengan anggaran fantastis Rp50 miliar, sebuah langkah yang dinilai sebagai pembangkangan terbuka terhadap kebijakan fiskal nasional.
Presiden Prabowo, melalui Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 2025, telah memberi arahan yang tidak bisa ditawar: pangkas semua belanja yang tidak perlu. Poin Keempat Angka 1 dari INPRES itu secara eksplisit memerintahkan pembatasan kegiatan seremonial, kajian, dan publikasi. Perintah ini diperkuat oleh PMK Nomor 56 Tahun 2025 yang menuntut efisiensi APBD.
Namun, di Bima, arahan Presiden itu seolah hanya angin lalu.
Program Selasa Menyapa, yang esensinya adalah kunjungan kerja seremonial ke 25 desa, justru digelar dengan biaya yang tak main-main. Angka Rp50 miliar itu muncul bukan dari pos anggaran baru, melainkan dari kanibalisme anggaran.
Inilah fakta yang paling memilukan untuk membiayai program populis tersebut, Bupati Ady Mahyudi tega menyembelih pos-pos anggaran vital yang menyentuh hajat hidup orang banyak.
Data berbicara jelas. Anggaran perbaikan jalan yang krusial bagi mobilitas warga dan ekonomi, dipangkas secara brutal sebesar Rp24,39 miliar, menyisakan hanya Rp17,85 miliar dari pagu awal Rp42,25 miliar. Nasib serupa menimpa belanja modal jembatan yang ikut dipotong Rp5,7 miliar.
Jalan dan jembatan rakyat dikorbankan, lalu untuk apa?
Logika anggaran yang terbalik ini semakin terlihat jelas ketika melihat pos belanja yang justru membengkak. Belanja barang untuk masyarakat (yang diduga kuat terkait program Selasa Menyapa) melonjak Rp18,69 miliar. Ironisnya, di saat yang sama, anggaran rumah dinas kepala daerah justru naik Rp2,28 miliar, termasuk pos baru Rp1,5 miliar untuk pembangunan.
DPRD Bima sendiri menyebut pergeseran anggaran untuk program ini sebagai anggaran siluman, karena diduga kuat dilakukan tanpa konsultasi legislatif.
Ini bukan lagi sekadar soal perbedaan prioritas, tetapi sebuah pembangkangan yang terang-terangan terhadap instruksi Presiden. Kebijakan Bupati Ady Mahyudi telah menciptakan ironi besar, ia lebih memilih menghamburkan uang untuk seremoni penyambutan dan dialog publik kegiatan yang secara eksplisit diminta Presiden untuk dibatasi ketimbang mengurus jalan rusak dan jembatan yang menjadi urat nadi perekonomian warga.
