BIMA, 13 September 2025 || Kawah NTB – Kepanikan di lingkar kekuasaan Bupati Bima Ady Mahyudi dan istrinya, Murni Suciyanti, kini diduga telah mencapai puncaknya. Setelah strategi mengerahkan “pasukan buta huruf” gagal total dan justru menjadi bahan tertawaan publik, Istana Bima kini memilih membisu, membiarkan kebusukan skandal Pokir Siluman memuai dan menyebar ke seluruh penjuru daerah.
Keheningan ini, alih-alih menenangkan, justru ditafsirkan sebagai pengakuan bersalah yang paling telanjang. Kini, kritik yang datang bukan lagi sekadar dari para aktivis lapangan, melainkan langsung dari pucuk pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBH-PRI), yang membongkar skandal ini dengan pisau analisis yang lebih tajam dan tanpa ampun.
Direktur LBH-PRI, Imam Muhajir, secara tajam mengkritik cara Ady Mahyudi dan Murni Suciyanti mengelola kekuasaan, yang menurutnya sudah jauh dari prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan kini lebih mirip logika premanisme.
“Saat argumen dilawan dengan cacian, argumentasi rasional dilawan dengan intimidasi, itu bukan lagi pemerintahan, itu premanisme yang dilembagakan,” tegas Imam Muhajir. “Skandal Pokir Siluman ini adalah bukti paling sahih bahwa APBD Bima tidak lagi dikelola dengan akal sehat dan aturan hukum. Ketika anggaran negara diduga kuat bisa diputuskan di meja makan antara suami yang bupati dan istri yang pimpinan dewan, maka rakyat harus sadar bahwa mereka tidak sedang dipimpin, melainkan sedang dijarah oleh sebuah kerajaan kecil.”
Imam Muhajir melontarkan pertanyaan mematikan, “Kepada Bupati dan istrinya, kami bertanya: Intelektualitas level apa yang kalian gunakan saat merancang skema haram ini? Apakah kalian berpikir rakyat Bima sebodoh itu hingga tidak bisa melihat bahwa mustahil ada Pokir tanpa reses, kecuali melalui sebuah transaksi gelap di ruang privat kalian?”
Kritik serupa juga dilontarkan oleh Sekjen LBH-PRI, Bung Ipul, yang menyoroti betapa rapuhnya mental kekuasaan Ady Mahyudi yang tidak siap menghadapi kritik intelektual.
“Seorang pemimpin sejati menyambut kritik dengan data, berdebat dengan gagasan. Tapi yang kita lihat di Bima adalah seorang penguasa yang kalang kabut saat diserang dengan logika hukum yang sederhana. Dia tidak siap, karena dia mungkin tahu bahwa fondasi kekuasaannya dibangun di atas kebohongan,” ujar Bung Ipul. “Mengirim pasukan dengan intelektualitas jongkok untuk melawan kami adalah cerminan langsung dari kualitas kepemimpinan tuannya. Itu adalah teriakan minta tolong dari seorang pengecut yang argumennya telah runtuh.”
Pada akhirnya, semua analisis kembali ke satu titik paling busuk, meja makan Bupati Ady Mahyudi dan Murni Suciyanti. Di sanalah diduga kuat terjadi pengkhianatan sumpah ganda. Murni Suciyanti mengkhianati sumpahnya sebagai wakil rakyat, dan Ady Mahyudi mengkhianati sumpahnya sebagai kepala daerah. Keduanya diduga bersekongkol menjadikan APBD Bima sebagai properti keluarga mereka.
Jika skema Pokir Siluman ini sah, mengapa mereka tidak berani membuka risalah rapat dan dokumen resesnya kepada publik? Jika ini bukan konspirasi, mengapa mereka harus bersembunyi di balik keheningan dan serangan-serangan brutal yang tidak cerdas? Rakyat Kabupaten Bima kini menyaksikan babak akhir sebuah drama tragis, saat akal sehat telah mati di Istana, dan satu-satunya yang tersisa adalah kepanikan. Pertanyaannya bukan lagi apakah ada kejahatan di meja makan itu, melainkan kapan meja itu akan digulingkan oleh amarah publik yang tak bisa lagi dibendung.
