BIMA, 12 Agustus 2025 || Kawah NTB – Di tengah dinamika politik kontemporer yang sarat dengan manuver pragmatis dan polarisasi, relevansi pemikiran filsuf klasik seperti Jeremy Bentham kembali mengemuka sebagai alat bedah yang tajam untuk menganalisis kesehatan sebuah tatanan kekuasaan. Empat prinsip fundamental yang berakar pada keadilan dan kemanfaatan bersama dapat menjadi tolok ukur strategis untuk menilai wajah politik saat ini.
Prinsip pertama, “Niemand hoeft er zonder reden ten koste van een ander beter op te worden,” atau “tidak seorang pun dapat dibenarkan menjadi lebih baik atas penderitaan orang lain tanpa alasan yang sah,” menggarisbawahi fondasi keadilan sosial. Dalam konteks politik modern, prinsip ini secara langsung menyoroti praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Setiap kebijakan yang secara sistematis menguntungkan segelintir elite atau kelompok kroni dengan mengorbankan hajat hidup orang banyak adalah pelanggaran langsung terhadap asas ini. Wajah politik yang sehat seharusnya membangun regulasi yang mencegah pengayaan tidak wajar dan memastikan setiap keuntungan didistribusikan secara adil, bukan terkonsentrasi pada pihak yang berkuasa.
Kedua, Bentham secara tajam mendefinisikan watak yang merusak tatanan sosial: “Orang jahat adalah orang yang kesenangannya merugikan orang lain, yang akibatnya mengharuskan sirnanya banyak kesenangan orang lain.” Secara strategis, ini adalah kritik terhadap kepemimpinan yang populis-destruktif. Seorang pemimpin atau rezim politik yang mendasarkan legitimasinya pada “kesenangan” sesaat seperti kekuasaan absolut, pujian, atau keuntungan materi seringkali mengabaikan dampak jangka panjangnya. Kebijakan yang memecah belah, menyebarkan disinformasi untuk mempertahankan kekuasaan, atau mengeksploitasi sumber daya alam tanpa keberlanjutan adalah bentuk “kesenangan” elite politik yang secara langsung menghancurkan “kesenangan” atau kesejahteraan kolektif masyarakat.
Kritik ini diperkuat oleh adagium ketiga dari Bentham, “Sie presentibus utaris voluptatibus, ut futuris non noceas,” yang berarti “gunakanlah kesenangan saat ini sedemikian rupa agar tidak merusak kebahagiaan di masa depan.” Ini adalah seruan untuk visi politik jangka panjang. Wajah perpolitikan yang matang tidak hanya berfokus pada kemenangan elektoral berikutnya atau popularitas jangka pendek. Sebaliknya, ia mempertimbangkan konsekuensi dari setiap undang-undang dan tindakan terhadap generasi mendatang baik dari segi ekonomi, lingkungan, maupun kohesi sosial. Kebijakan utang yang ugal-ugalan, eksploitasi lingkungan, dan pengikisan institusi demokrasi demi stabilitas semu adalah contoh nyata dari pengorbanan masa depan untuk kenikmatan sesaat.
Pada akhirnya, semua ini bermuara pada prinsip keempat yang menjadi perekat kontrak sosial: “Manfaat yang diperoleh dari perjanjian itulah yang memberikan kekuatan pada perjanjian itu sendiri.” Perjanjian dalam hal ini adalah kontrak antara pemerintah dan rakyat. Rakyat memberikan mandat (melalui pemilu) dengan harapan memperoleh manfaat berupa keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Ketika pemerintah gagal memberikan manfaat tersebut karena sibuk memperkaya diri (prinsip 1), menikmati kekuasaan yang merusak (prinsip 2), dan mengorbankan masa depan (prinsip 3) maka perjanjian itu kehilangan kekuatannya. Legitimasi pemerintah akan tergerus, kepercayaan publik anjlok, dan stabilitas negara menjadi taruhan.
Secara keseluruhan, wajah politik sebuah negara dapat dinilai secara strategis dari sejauh mana ia menjunjung tinggi prinsip-prinsip ini. Politik yang hanya menjadi arena bagi segelintir orang untuk menjadi lebih baik dengan mengorbankan orang lain, yang didorong oleh kesenangan elite yang destruktif, dan yang mengabaikan masa depan, pada hakikatnya sedang menggerogoti legitimasinya sendiri. Sebaliknya, politik yang berorientasi pada kemanfaatan bersama, keadilan distributif, dan visi berkelanjutan adalah politik yang membangun kekuatan hakikinya dari kepercayaan dan kesejahteraan rakyatnya.
