Bima, 25 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Di tengah gema janji “Bima Bermartabat” dan “Perubahan” yang kerap digaungkan dari podium, kenyataan pahit di Lambitu justru menampar telak. Selama dua dekade, masyarakat Lambitu terjerat dalam belenggu jalan rusak parah, sebuah kondisi yang jauh dari sekadar ketidaknyamanan, melainkan tragedi yang merenggut hak dasar mereka untuk hidup bermartabat. Sorotan tajam kini mengarah pada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bima, yang dinilai gagal menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, terutama dalam urusan administrasi dan birokrasi yang vital bagi keluhan rakyat.
Sungguh memilukan menyaksikan roda birokrasi Kabupaten Bima, khususnya di bawah kendali Sekda, seolah-olah berputar lambat dalam menanggapi jeritan pilu masyarakat Lambitu. Saat Bupati sibuk dengan pidato-pidato “Perubahan”, surat resmi permohonan audiensi dari Aliansi Pemuda Peduli Lambitu (APPL) bersama Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBHPRI) telah mendarat anggun di meja kantor Sekda sejak 14 Juli 2025. Surat tersebut seharusnya menjadi alarm bahaya, sinyal darurat dari rakyat yang butuh pertolongan.
Namun, hingga hari ini, 25 Juli 2025 sebelas hari setelah surat itu dilayangkan kantor Sekretaris Daerah tetap menjadi benteng yang tak tertembus. Pintu-pintu tertutup rapat, seolah-olah suara penderitaan masyarakat Lambitu adalah melodi sumbang yang tak pantas didengar oleh telinga-telinga “terhormat” di puncak kekuasaan. Ini bukan lagi soal birokrasi yang lambat; ini adalah kegagalan nyata dan transparan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab seorang Sekretaris Daerah.
Setiap kali upaya untuk menanyakan kepastian audiensi dilakukan, jawaban klise “Selasa Menyapa” selalu menjadi tameng. Sebuah alasan yang menunjukkan bahwa slogan dan pencitraan lebih diutamakan daripada empati dan tindakan nyata. Sebagai jantung birokrasi, kantor Sekretaris Daerah seharusnya menjadi gerbang utama bagi aspirasi rakyat, bukan dinding penghalang yang membiarkan surat-surat permohonan “mangkrak” tanpa kepastian.
Seorang Sekretaris Daerah adalah penanggung jawab utama dalam pengelolaan persuratan dan administrasi pemerintahan. Jika urusan sesederhana menjadwalkan audiensi rakyat saja terkendala selama sebelas hari tanpa kejelasan, lantas bagaimana dengan urusan pembangunan yang lebih kompleks? Masyarakat Lambitu tidak meminta fasilitas mewah, mereka hanya menuntut hak dasar mereka untuk memiliki akses jalan yang layak, sebuah pondasi minimal bagi kehidupan yang bermartabat. Jalan-jalan yang rusak itu bukan sekadar masalah teknis; ia adalah urat nadi kehidupan yang telah dibiarkan putus, ironisnya, juga karena kelambanan respons dari meja birokrasi.
Masyarakat Lambitu harus berjuang menembus lumpur demi mencapai sekolah dan fasilitas kesehatan, dan petani merugi besar karena hasil panennya rusak di perjalanan. Ini adalah tragedi kemanusiaan yang sedang berlangsung di bawah kepemimpinan Anda, Bapak Sekda. Sebuah drama nyata yang setiap hari diputar di hadapan Anda, namun entah mengapa, Anda memilih untuk memejamkan mata.
Tidak usah menjadi Sekda kalau tidak paham tugas dan tanggung jawabmu seperti apa! Ungkapan ini menjadi desakan keras dari masyarakat yang geram. Kelalaian dalam merespons surat permohonan audiensi ini mencerminkan minimnya kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Sebuah noda hitam yang akan tercatat dalam sejarah kepemimpinan di Kabupaten Bima, jika seorang Sekretaris Daerah bahkan tak mampu mengelola alur surat permohonan yang datang dari warganya sendiri.
Maka, kepada Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bima yang terhormat, dengarkan bisikan kami yang setajam silet ini: Lambitu bukan hanya sekadar nama desa di peta. Ia adalah cermin dari kinerja birokrasi Anda, monumen kebisuan yang akan terus berteriak tentang janji-janji kosong. Setiap lubang di jalan Lambitu adalah tanda tanya besar atas komitmen Anda. Setiap tetes air mata warga yang terjebak di kubangan lumpur adalah dakwaan atas ketidakpedulian Anda.
Sudahlah, cukupkan sandiwara ini. Saatnya beraksi, bukan hanya berjanji. Buktikan bahwa Anda benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab sebagai motor penggerak birokrasi, bukan sekadar pelengkap jabatan yang membiarkan aspirasi rakyat terabaikan, sebelum sejarah mencatat Anda sebagai seorang pejabat yang gagap dalam merangkai realitas dengan retorika.
Apakah Anda akan terus membiarkan Lambitu karam karena kelalaian birokrasi, atau Anda akan bangkit menjadi penanggung jawab yang benar-benar melayani, bukan sekadar beretorika?
