Bima, 26 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) NTB – Di tengah gelombang kemarahan publik atas tragedi amputasi tangan balita Arumi, sebuah suara dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBHPRI) muncul dengan tafsir yang jauh lebih radikal dan mengerikan. Bung Ardian, salah satu juru bicara lembaga tersebut, menolak mentah-mentah narasi “malapraktik” atau “kelalaian” yang dianggapnya sebagai upaya simplifikasi yang membodohi publik.
“Kita harus berhenti menelan narasi nyaman yang disodorkan kepada kita,” tegas Bung Ardian dalam sebuah pernyataan keras. “Menyebut ini sekadar kelalaian adalah sebuah penghinaan terhadap penderitaan Arumi dan keluarganya. Rangkaian peristiwanya terlalu rapi, terlalu sistematis, dan terlalu dingin untuk sebuah ‘keteledoran’. Kami dari LBHPRI mendorong publik dan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kemungkinan terburuk: Arumi bukanlah korban malapraktik, ia adalah subjek dari sebuah uji coba ilegal yang gagal total.”
Menurut Bung Ardian, Puskesmas Bolo harus dilihat bukan sebagai fasilitas kesehatan yang gagal, melainkan sebagai sebuah laboratorium darurat. “Logika sederhana saja,” ujar Ardian. “Arumi datang dengan demam. Itu adalah kondisi umum yang menjadi pintu masuk sempurna. Cairan yang dimasukkan ke tubuhnya melalui infus di tangan Kanan harus dipertanyakan. Apakah itu benar-benar cairan standar? Pembengkakan yang terjadi setelahnya, dalam analisis kami, tidak dilihat sebagai alarm bahaya oleh para nakes, melainkan sebagai data observasi. Mereka tidak panik, karena itulah reaksi yang mungkin mereka cari. Ini bukan pengabaian, ini pemantauan hasil.”
Lebih jauh, Ardian menafsirkan pemindahan infus ke tangan kanan sebagai sebuah langkah metodologis yang keji. “Ketika tangan Kanan sudah menunjukkan reaksi nekrosis, mereka memindahkan infus. Mengapa? Ini adalah taktik ‘kelompok kontrol’ yang paling biadab. Mereka ingin membandingkan reaksi antara tangan yang diberi ‘perlakuan khusus’ dengan tangan yang menerima prosedur standar. Tubuh mungil Arumi dijadikan ladang riset berjalan,” jelasnya.
Mantra sakti “sudah sesuai prosedur” yang terus digaungkan, bagi Ardian, adalah kode etik dari sebuah konspirasi. “Ketika eksperimen di luar kendali, prioritas mereka bergeser dari mengamati data menjadi menghapus jejak. Rujukan berantai dari Bolo ke Sondosia, lalu ke Bima, bukanlah upaya medis. Itu adalah operasi ‘cuci tangan’ untuk mengaburkan titik nol petaka. Tujuannya agar tidak ada yang bisa menunjuk dengan pasti: ‘di sinilah kejahatan itu dimulai’.”
Puncak dari analisis Bung Ardian adalah soal amputasi. “Bagi kita, amputasi adalah tragedi. Bagi mereka, itu mungkin adalah solusi final. Tangan Arumi yang membusuk adalah barang bukti utama. Di dalam jaringan yang mati itu tersimpan seluruh rahasia: sisa formula, jejak kimia, bukti fisik dari apa yang telah mereka lakukan. Dengan memotong dan memusnahkan tangan itu, mereka membakar buku catatan kejahatan mereka. Mereka tidak hanya merampas masa depan Arumi, mereka memusnahkan bukti yang bisa menjerat mereka semua.”
Bung Ardian menutup pernyataannya dengan seruan untuk mengubah total arah investigasi.
“Lupakan sidang etik yang hanya akan berputar pada pasal-pasal kelalaian,” pungkasnya. “LBHPRI menuntut investigasi kriminal dengan sudut pandang kejahatan terorganisir. Ini bukan lagi soal 89 nakes yang lalai, ini soal kemungkinan adanya tim riset ilegal berkedok pelayanan medis. Pertanyaan terbesarnya bukan lagi ‘mengapa Arumi celaka?’, tapi ‘apakah ada ‘Arumi-Arumi’ lain yang eksperimennya berhasil, sehingga ceritanya tidak pernah sampai ke telinga kita?'”
