Bima, 12 Juli 2025 || Kanal Aspirasi dan Wacana Hukum (Kawah) Ntb – Di negeri yang mengaku berasas hukum, seorang remaja 16 tahun bernama Sahrul Ajwari tewas akibat pengeroyokan pada malam Idul Adha. Namun sampai hari ini, Polres Bima belum melakukan langkah penyidikan yang menunjukkan integritas dan nyali institusional. Fakta visum yang menyebut adanya kekerasan, keterangan saksi di lapangan, bahkan tekanan publik yang sudah memuncak, semuanya justru mengendap di atas meja prosedural yang dingin.
“Kasus ini stagnan bukan karena bukti kurang, tapi karena nyali lembaga penegak hukum yang nihil,”
Lebih dari sepekan berlalu, tak ada penetapan tersangka, tak ada konferensi pers yang berisi substansi, dan tak ada komitmen penyidik yang layak dipercaya. Yang ada hanya surat ‘perkembangan’ yang menumpuk tanpa arah, dan gestur pasif dari penyidik yang menunggu saksi mengajukan pelaku lengkap beserta biografi dan NIK-nya.
Seruan militan yang meminta pertanggungjawaban penuh kepada Kapolres Bima. Mereka menilai bahwa diamnya penyidik adalah bentuk kejahatan kedua setelah kematian Sahrul, dan menyatakan bahwa lembaga hukum di Bima tengah mengalami kegagalan moral.
“Kalau pelaku dibiarkan bebas, dan korban tak dapat keadilan, maka institusi hukum kita lebih cocok disebut penonton berdasi,”
Desa Soki, tempat di mana Sahrul lahir dan tumbuh, kini menjadi ruang berkabung yang belum dapat bicara. Ibu Sahrul tidak menangis karena anaknya telah tiada, tapi karena hukum belum datang menyapa. Keluarga menanti keadilan, tapi yang datang justru kesunyian yang dilaminasi dengan dalih “masih dikaji”.
Polres Bima hari ini berdiri di titik krusial: antara memilih keberanian atau melanjutkan tradisi penundaan. Jika keadilan dibiarkan tergantung pada popularitas kasus, maka nama Sahrul Ajwari akan dikenang bukan sebagai korban kekerasan, tapi sebagai simbol matinya rasa tanggung jawab dari aparatur yang seharusnya bergerak tanpa diminta.
“Jika nyawa tak cukup penting untuk digerakkan, maka jabatan pun tak pantas disandangkan,” .
Kasus Sahrul Ajwari adalah ujian paling telanjang bagi sistem hukum di Bima. Jika Polres tidak sanggup membuktikan bahwa nyawa warga kecil berarti, maka rakyat berhak menyimpulkan bahwa hukum tidak lagi berpihak pada korban, tetapi pada kenyamanan prosedur.
Dan jika benar hukum itu adalah cahaya, maka gelapnya penanganan kasus ini adalah sabotase terhadap kompas keadilan.
