BIMA, 9 September 2025 || Kawah NTB – Skandal alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) ilegal untuk 25 anggota DPRD baru di Kabupaten Bima kini memasuki babak analisis yang lebih dalam. Isu ini tidak lagi dipandang sebagai sekadar pelanggaran prosedur, melainkan sebagai sebuah grand design politik yang dimainkan secara cermat. Bupati Bima, Ady Mahyudin, dituding sebagai grandmaster di balik papan catur anggaran, yang dengan sengaja memainkan gambit berbahaya untuk mengamankan kekuasaan absolut atas APBD 2025.
Bung Igen Prakoso dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli Rakyat Indonesia (LBH-PRI), yang secara konsisten mengawal kasus ini, mengurai dugaan strategi licik ini menggunakan metafora permainan catur. Menurutnya, apa yang terjadi di Bima bukanlah kesalahan administrasi, melainkan sebuah strategi politik yang terukur, dingin, dan mengorbankan kepentingan rakyat.
Kita harus berhenti melihat ini sebagai kecerobohan. Ini adalah langkah catur yang diperhitungkan. Bupati Bima sedang memainkan permainan tingkat tinggi, di mana APBD adalah papan permainannya, anggota dewan adalah bidaknya, dan uang rakyat adalah taruhannya, tegas Bung Igen.
Gambit Bidak Beracun
Dalam catur, gambit adalah pengorbanan bidak di awal permainan untuk mendapatkan keunggulan posisi. Menurut Bung Igen, Pokir Siluman adalah wujud dari gambit tersebut.
Bupati mengorbankan bidak bernama kepatuhan hukum dan prosedur. Ia sadar sepenuhnya bahwa memberikan Pokir kepada 25 anggota dewan baru itu ilegal. Namun, pengorbanan ini dilakukan untuk tujuan yang jauh lebih besar yaitu membeli loyalitas mutlak dari separuh lebih anggota DPRD Kabupaten Bima, analisis Bung Igen.
Dengan memberikan proyek haram ini, Bupati secara efektif telah menyandera 25 anggota dewan baru. Mereka yang menerima secara otomatis berada dalam posisi lemah, terikat utang budi, dan tidak akan berani melakukan fungsi pengawasan secara kritis. Mereka adalah bidak beracun yang ditawarkan dan kini telah diterima, membuat mereka terikat pada sang pemain utama.
Menguasai Pusat Papan dengan Rokade Kekuasaan
Setelah mengamankan 25 bidak, langkah selanjutnya adalah memperkuat pertahanan Raja. Ini dilakukan melalui dugaan persekutuan dengan tiga pimpinan DPRD, yang diibaratkan sebagai benteng.
Aliansi dengan tiga pimpinan DPRD adalah langkah rokade (castling). Bupati memposisikan dirinya di belakang benteng DPRD Bima yang kokoh. Dengan pimpinan dewan di pihaknya dan 25 anggota baru dalam genggaman, ia praktis menguasai pusat papan permainan, lanjut Bung Igen.
Penguasaan ini memberinya kekuatan untuk melakukan manuver paling krusial yaitu membongkar dan membagi-bagi ulang APBD 2025. Rencana anggaran yang telah disusun melalui Musrenbang, reses anggota dewan periode sebelumnya, dan pembahasan KUA-PPAS yang sah, kini dapat dirombak total sesuai kehendak eksekutif. Aspirasi rakyat yang terekam dalam proses sebelumnya menjadi tidak relevan.
Mengunci Lawan dan Mengamankan Proyek
Dengan kendali mayoritas di DPRD, Bupati Bima dituding dapat melancarkan serangan garpu (fork attack) satu langkah yang mengancam dua atau lebih bidak lawan secara bersamaan.
Pokir Siluman ini adalah serangan garpu yang sempurna. Pertama, ia mengunci potensi perlawanan dari 20 anggota dewan petahana yang kini menjadi minoritas. Aspirasi mereka dari reses yang sah bisa dengan mudah diabaikan. Kedua, ia secara simultan mengamankan agenda-agenda proyek strategis milik eksekutif yang mungkin tidak populis atau tidak pro-rakyat, papar Bung Igen.
Praktik ini, menurutnya, secara fundamental mencederai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014, yang mengharuskan hubungan eksekutif dan legislatif bersifat kemitraan sejajar untuk melayani publik, bukan konspirasi untuk membagi kue anggaran.
Skakmat Kepentingan Publik
Tujuan akhir dari seluruh strategi ini, menurut Bung Igen, adalah skakmat terhadap kepentingan publik dan fungsi pengawasan. Ketika APBD telah sepenuhnya dikendalikan dan legislatif telah dilumpuhkan, maka tidak ada lagi yang bisa menghalangi kehendak kekuasaan.
Bupati Bima harus bertanggung jawab penuh atas permainan berbahaya ini. Kami menuntutnya untuk menjelaskan secara terbuka kepada rakyat Bima, mengapa ia memilih strategi membajak APBD ketimbang mengikuti jalan konstitusional? Ini bukan lagi soal politik, ini soal pengkhianatan terhadap mandat yang diberikan rakyat, desak Bung Igen dengan tajam.
LBH-PRI kembali menyerukan agar aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian, dan BPK tidak hanya menyelidiki pelanggaran proseduralnya, tetapi juga membongkar dugaan konspirasi dan persekongkolan jahat di balik skandal Pokir Siluman ini.
Jika grandmaster catur politik ini dibiarkan memenangkan permainannya, maka yang kalah bukanlah lawan politiknya, melainkan seluruh rakyat Kabupaten Bima, tutupnya.
