BIMA, 11 September 2025 || Kawah NTB – Analisis skandal APBD Kabupaten Bima memasuki level yang lebih dalam dan mengerikan. Publik kini diajak untuk tidak lagi melihat tiga pimpinan DPRD Diah Citra Pravitasari, Nasarudin, dan Murni Suciyati sebagai legislator baru yang sekadar mengikuti arus. Justru sebaliknya, mereka diduga kuat adalah arsitek utama dan otak intelektual di balik perampokan terencana Pokir Siluman untuk 25 anggota dewan yang baru dengan pokir secara keseluruhan itu senilai Rp 60 Miliar.
Fakta bahwa mereka sendiri adalah bagian dari 25 anggota dewan baru bukanlah sebuah kebetulan. Status pendatang baru diduga menjadi kamuflase sempurna untuk sebuah operasi senyap yang telah dirancang bahkan sebelum mereka resmi dilantik. Mereka tidak diperalat, merekalah yang diduga kuat merancang alatnya. Peran Bupati Bima, Ady Mahyudi, yang juga suami dari Murni Suciyati, diyakini sebagai fasilitator dan pemberi stempel persetujuan tertinggi atas cetak biru perampokan yang dirancang oleh tiga orang pimpinan DPRD Bima ini.
“Buang jauh-jauh citra bahwa mereka adalah anak baru yang lugu. Ini adalah perampok profesional yang menyamar sebagai penghuni baru,” cetus Bung Igen Prakoso dari LBH-PRI dengan analisis yang lebih tajam. “Mereka tidak datang dengan kebingungan mencari arah mereka datang sambil membawa denah lengkap dan linggis untuk membongkar brankas APBD sejak hari pertama.”
Dari Anggota Baru Menjadi Otak Konspirasi
Tiga pimpinan DPRD baru inilah yang diduga menjadi Dalang sesungguhnya di level legislatif. Mereka tidak hanya memastikan proyek haram itu lolos, tetapi merekalah yang diduga merancang skema pembagiannya untuk 25 kolega seangkatan mereka, dengan porsi terbesar untuk diri mereka sendiri masing-masing tiga orang ini mendapatkan 3 miliar sebagai fee sang arsitek.
Ini adalah kudeta anggaran dari dalam, yang dipimpin oleh mereka yang baru saja masuk pintu, lanjut Bung Igen.
Logika di Balik Kejahatan yang Terencana Sempurna
Bung Igen memaparkan tiga langkah logis yang diduga menjadi fondasi dari konspirasi yang dirancang oleh tiga orang pimpinan dewan baru ini:
Langkah Pertama: Merebut Kursi Pimpinan. Bagaimana cara memastikan sebuah rencana ilegal berjalan mulus di parlemen? Jawabannya, kuasai palu sidang. Kenaikan instan mereka ke kursi pimpinan bukanlah akselerasi karier, melainkan langkah pertama dan paling krusial dari grand design ini. Dengan menjadi pimpinan, mereka bisa mengontrol agenda, memimpin Badan Anggaran, dan mematikan setiap potensi perlawanan.
Langkah Kedua: Merancang Skema Sama Rata Sama Rasa. Sebagai otak, mereka tahu cara terbaik mengamankan 22 kolega baru lainnya adalah dengan menawarkan kue yang menggiurkan. Angka Rp 60 Miliar itu diduga telah diperhitungkan dan dirancang pembagiannya untuk memastikan semua mulut terkunci rapat oleh rasa terima kasih. Mereka menciptakan sebuah kejahatan berjamaah di mana semua ikut basah, sehingga tidak ada yang berani berteriak.
Langkah Ketiga: Memanfaatkan Restu Istana. Tentu saja, rencana secerdas apapun di DPRD tidak akan berhasil tanpa lampu hijau dari eksekutif. Disinilah peran sentral hubungan suami-istri antara Murni Suciyati dan Bupati Ady Mahyudi menjadi kunci pamungkas. Hubungan ini diduga menjadi jembatan tol yang memastikan cetak biru perampokan dari tiga orang pimpinan DPRD Bkma inj selaku sebagai dalang untuk mendapat persetujuan mulus dari Sang Raja Anggaran.
Sebuah Pertunjukan Orkestra Kejahatan
APBD Bima kini diibaratkan sebuah panggung orkestra. Tiga pimpinan DPRD baru adalah komponis sekaligus konduktor yang menulis dan memimpin komposisi lagu perampokan. 22 anggota dewan baru lainnya adalah para pemain musik yang patuh pada partitur demi mendapatkan bayaran. Sementara Bupati Bima adalah pemilik gedung pertunjukan yang menikmati hasilnya sambil memberi tepuk tangan dari balkon kehormatan.
LBH-PRI kini menyerukan agar fokus investigasi aparat penegak hukum tidak hanya pada aliran dana, tetapi pada proses perencanaan dan perancangan skandal ini.
Tangkap dan periksa ketiga Dalang ini. Bongkar laptop dan catatan rapat mereka. Siapa yang merancang skema ini, di mana, dan kapan? Ini bukan lagi sekadar kasus korupsi, ini adalah contoh sempurna bagaimana kecerdasan bisa digunakan untuk kejahatan terorganisir di dalam sistem pemerintahan. Jika dibiarkan, Kabupaten Bima akan menjadi laboratorium bagi para politisi busuk di seluruh Indonesia untuk meniru model perampokan APBD yang ‘cerdas’ dan efisien ini, tutup Bung Igen.
