BIMA, 8 Mei 2026 || Kawah NTB – Publik Bima baru saja disuguhi sebuah pertunjukan sulap birokrasi sekaligus komedi gelap yang luar biasa tragis. Jika di negara maju seorang pejabat yang tersandung skandal akan mengundurkan diri karena malu, di Kabupaten Bima aturannya rupanya berbeda: Semakin inovatif Anda menyulap anggaran, semakin cepat Anda naik jabatan.
Mari kita beri tepuk tangan yang paling sarkas untuk Bapak Saiful Bahri, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Bima yang kini dengan gagahnya menduduki kursi baru sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans).
Sebuah kado istimewa yang diberikan langsung oleh Bupati Bima, Ady Mahyudi, pada pelantikan 18 April 2026 lalu. Ironisnya, prestasi terbesar Saiful sebelum dilantik adalah menjadi aktor utama dalam dugaan perampokan halus proyek Pematangan Lahan Rumah Dinas (Rumdis) sang Bupati sendiri!
Berikut adalah rekam jejak prestasi memalukan yang membuat sang PPK lolos dari jeruji besi dan malah melenggang ke kursi eselon II:
Misteri Tanah Diet Mayo Senilai Rp 350 Juta
Proyek pematangan lahan Rumdis senilai Rp 1,4 Miliar disulap menjadi lahan basah. Ketebalan tanah yang seharusnya 130 cm tiba-tiba menyusut menjadi 97 cm. Alasan yang digunakan? Penyusutan teknis. Sejak kapan material tanah urug bisa menguap 25% ke udara?
Logika SD saja cukup untuk menyimpulkan bahwa 25% material itu tidak pernah dikirim, namun tagihan tetap dibayar 100% oleh negara. Siapa yang memegang tongkat ajaib pencairan 100% itu? Tentu saja tanda tangan magis Saiful Bahri. Total kerugian yang menguap diperkirakan mencapai Rp 350 Juta.
Skema Kontraktor Hit-and-Run
Bukannya memberdayakan pengusaha lokal, proyek ini sengaja mendatangkan CV. Mutiara Karya dari luar kota. Analisis publik menukik tajam: ini adalah skema klasik perusahaan bumper. Jika kasus ini meledak, kontraktor tinggal angkat kaki dan menutup jejak, membiarkan hukum mengejar angin. Sayangnya, kontraktor tidak akan bisa mencairkan uang sepeser pun tanpa validasi sang PPK. Saiful Bahri adalah kunci dari brankas tersebut.
Alat Berat Proyek Menenggak BBM Subsidi Nelayan
Ini adalah level kebangkrutan moral yang paling paripurna. Membangun istana untuk pejabat nomor satu di Bima, namun alat beratnya meminum Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak nelayan miskin dan sopir angkot. Dengan selisih harga BBM industri dan subsidi yang sangat jauh, ada ratusan juta yang masuk ke kantong pribadi. Di mana pengawasan Saiful Bahri saat itu? Apakah kacamatanya tertutup debu kapur, atau matanya memang sengaja dibutakan oleh persentase fee?
Aib Birokrasi: Hadiah Promosi untuk Terduga Koruptor
Alih-alih mengenakan rompi merah muda dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Bima atas dugaan sabotase proyek dan perampokan hak rakyat, Saiful Bahri malah dipakaikan jas kebesaran Eselon II.
Keputusan Bupati Bima melantik sosok yang diduga kuat menilap anggaran rumah dinasnya sendiri adalah sebuah anomali akal sehat. Apakah Pemkab Bima sudah kehabisan orang jujur dan berintegritas sehingga harus mempromosikan pejabat dengan rekam jejak pesulap anggaran?
Kini, bola panas sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Negeri Bima. Jaksa tidak perlu menjadi detektif sekelas FBI untuk membongkar kasus ini. Cukup bawa meteran ke lokasi proyek Rumdis, panggil ahli konstruksi independen, dan seret semua pihak yang terlibat.
Masyarakat Bima menolak lupa. Jangan biarkan kursi Kepala Dinas menjadi tempat suaka bagi mereka yang terbiasa merampok hak rakyat dan memanipulasi uang negara. Jika hukum di Bima masih bernafas, atraksi sulap Saiful Bahri harusnya berakhir di balik jeruji besi, bukan di kursi empuk Kadis Nakertrans!
