BIMA, 13 Mei 2026 || Kawah NTB – Penunjukan Nurul Wahyuti, S.E., M.E., sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Bima bukan sekadar kecacatan administrasi, melainkan sebuah tragedi etika politik yang memalukan. Publik kini disuguhi tontonan absurd di mana seorang sarjana ekonomi murni, yang seharusnya mengurus angka dan kalkulator, didaulat menjadi panglima tertinggi yang memegang nasib kesehatan dan nyawa ratusan ribu warga Bima.
Seorang pejabat publik yang menjunjung tinggi moralitas dan kesadaran diri (self-awareness) seharusnya langsung menolak posisi yang sama sekali bukan bidang kompetensinya. Namun, dengan menerima jabatan krusial tersebut, Nurul Wahyuti seolah menunjukkan bahwa hasrat akan kekuasaan jauh lebih penting daripada etika kepantasan. Ia secara sadar bersedia menduduki posisi anak haram peraturan, menabrak secara terang-terangan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 49 Tahun 2016 demi sebuah kursi empuk.
Praktik ini mencerminkan kebangkrutan etika birokrasi. Kandidat yang benar-benar ahli dan memiliki rekam jejak medis yang panjang—seperti drg. Ihsan dan Ashadi, S.K.M.—hanya dijadikan figuran atau pelengkap penderita dalam drama lelang jabatan (Open Bidding) yang diduga kuat sudah direkayasa.
Bupati Bima tampaknya menjalankan roda pemerintahan layaknya memotong kue martabak manis. Potongan jabatan yang paling lezat, strategis, dan penuh anggaran pantang diberikan kepada orang luar yang kompeten. Potongan itu wajib masuk ke piring keluarga sendiri, betapapun tidak masuk akalnya penempatan tersebut. Kompetensi dan profesionalisme dengan mudah dibunuh oleh kedekatan silsilah keturunan.
Keberanian Nurul Wahyuti mengambil alih kendali instansi yang menangani wabah, gizi buruk, hingga fasilitas rumah sakit adalah bentuk perjudian moral yang sangat mahal. Bagaimana mungkin para dokter dan tenaga kesehatan di lapangan bisa menghormati kebijakan yang dikeluarkan oleh pimpinan yang bahkan tidak memiliki latar belakang keilmuan medis sama sekali?
Jika Nurul Wahyuti masih memiliki sisa-sisa etika dan rasa malu, mundur adalah satu-satunya jalan yang paling terhormat. Sementara itu, institusi pengawas seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) harus segera turun tangan. Membiarkan nepotisme telanjang ini terus berjalan sama halnya dengan melegalkan pembajakan institusi negara demi kepentingan ego keluarga bupati.
Jabatan publik bukanlah harta warisan keluarga, dan nyawa rakyat Bima terlalu berharga untuk dijadikan bahan uji coba pejabat karbitan yang tuna etika.
