BIMA, 5 Mei 2026 || Kawah NTB – Publik Bima sepertinya terlalu cepat marah. Alih-alih menghujat, kita seharusnya berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Bima, Bapak Saiful Bahri. Di tangannya, proyek Pematangan Lahan Rumah Dinas Bupati Bima senilai Rp 1,4 Miliar tidak sekadar menjadi tumpukan tanah kapur, melainkan sebuah pertunjukan sulap birokrasi tingkat tinggi.
Mari kita bongkar trik sulap ini dengan hitungan matematika anak SD. Fakta baru yang luput dari amatan publik adalah anatomi dari margin siluman yang tercipta dari ujung pena seorang PPK.
Saiful Bahri dan kawan kencannya dari luar kota, CV. Mutiara Karya, mengklaim bahwa penyusutan ketebalan tanah dari 130 cm menjadi 97 cm adalah penyusutan teknis. Luar biasa. Tanah itu rupanya sedang diet mayo.
Mari kita hitung: kehilangan volume sebesar 25% dari total anggaran Rp 1,4 Miliar berarti ada sekitar Rp 350 Juta yang menguap ke udara. Di dunia konstruksi, tanah tidak menyusut seperempat bagian kecuali tanah itu dipindahkan ke dimensi lain. Analisis sederhananya: 25% material itu memang tidak pernah dibeli dan tidak pernah dikirim, tetapi ditagihkan 100% kepada negara. Dan siapa yang memvalidasi tagihan 100% itu? Tentu saja tanda tangan magis sang PPK, Saiful Bahri.
Sebelumnya kita bertanya-tanya, mengapa harus repot mengimpor CV. Mutiara Karya? Analisis barunya bukan sekadar soal membungkam mulut kontraktor lokal. Ini adalah skema Hit-and-Run klasik atau Kontraktor Sekali Pakai.
Dalam ekosistem proyek siluman, perusahaan luar kota sengaja disewa sebagai bumper (pelindung). Jika proyek ini meledak menjadi kasus hukum (seperti sekarang), CV. Mutiara Karya tinggal angkat kaki dari Bima, menutup kantor cabang, dan membiarkan penegak hukum kebingungan mencari alamat fiktif mereka. Sementara itu, aktor lokal yang menerima cashback terbesar bisa mencuci tangan sambil berkata, Itu salah kontraktornya! Sayangnya, logika ini menabrak satu tembok besar, kontraktor tidak bisa mencairkan uang jika PPK tidak menyetujuinya.
Membangun rumah untuk pejabat tertinggi di Bima, tetapi alat beratnya meminum Solar subsidi jatah nelayan dan sopir angkot. Ini adalah level kebangkrutan moral yang sangat inovatif. Dengan selisih harga BBM industri dan subsidi yang hampir separuh harga, kontraktor mengantongi ratusan juta ekstra.
Sebagai PPK, Saiful Bahri dibayar oleh negara untuk mengawasi ini. Jika dia membiarkan alat berat proyek pemerintah menenggak BBM rakyat miskin, pilihannya hanya dua: mata Bapak PPK ini sedang kelilipan debu kapur selama berbulan-bulan, atau beliau memang mendapatkan kacamata kuda berlapis emas dari sang kontraktor.
Secara teori manajemen korupsi, Saiful Bahri adalah eksekutor lapangan yang terlalu percaya diri. Ia menggadaikan martabat institusi, mempertaruhkan keselamatan bangunan rumah dinas pemimpinnya sendiri dengan tanah kapur murahan, demi persentase fee yang mungkin tidak seberapa jika dibandingkan dengan jerat rompi merah muda dari Kejaksaan.
Kini, bola ada di Kejaksaan Negeri Bima. Mengungkap kasus ini tidak butuh intelijen sekelas FBI. Jaksa cukup membawa meteran bangunan ke lokasi, memanggil ahli tanah (bukan ahli nujum), dan bertanya satu hal sederhana kepada Saiful Bahri: Pak PPK, saat Anda menandatangani pencairan 100% itu, apakah Anda sedang sadar, atau sedang dihipnotis?
Kita tunggu saja, apakah sang pesulap birokrasi ini bisa menghilangkan dirinya sendiri dari jeratan hukum, atau atraksinya harus berakhir di balik jeruji besi.
